info terkini dan lagu terkini: RENSTRA DINAS KEARSIPAN KAB. PASAMAN BARAT 2016 2021

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika dan perkembangan penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia telah memberikan berbagai pengaruh terhadap seluruh sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada seluruh elemen yang ada dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Indikasinya ditandai dengan berbagai perubahan terhadap kebijakan kebijakan yang berlaku, baik di tingkat nasional, regional maupun tingkat lokal.

Berbagai Perubahan kebijakan, disahkannya amandemen Undang Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945, revisi Undang Undang Republik Indonesia No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah melalui Undang Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, serta berlakunya Undang Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk merevisi dan menggantikan Undang-undang No. 25 tahun 1999.

Pesatnya perkembangan tekhnologi dan perkembangan ilmu pengetahuan di segala bidang merupakan tuntutan dan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat dalam mewujudkan masyarakat Pasaman Barat yang cerdas, pelayanan perpustakan dan kearsipan yang berkualitas berbasiskan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) serta penerapan pengelolaan arsip secara baku, diharapkan ada kesadaran dari setiap OPD untuk dapat menerapkan Arsip secara baku

Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa untuk menjamin, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak kepentingan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan

Undang undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status ekonomi.

Dengan memperhatikan Undang-undang di atas dan berbagai permasalahan yang ada seperti : belum sesuai dengan harapan pelaksanaan sistem administrasi kearsipan, belum optimalnya pendataan dan penataan arsip daerah, belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan, rendahnya minat baca masyarakat, rendahnya kualitas pelayanan perpustakaan baik perpustakaan umum dan keliling serta belum optimalnya sistem manajemen perpustakaan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang–undang Nomor 17Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang –undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.Undang –undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Lampiran III Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat 2016-2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat sebagai pedoman perencanaan Dinas Kearsipan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sinergis program dan kegiatan maupun pengendalian

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi OPD

2.2 Sumber Daya OPD

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, danProgram Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi OPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat memperlihatkan susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi Dinas Kearsipan. Struktur organisasi menunjukan pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 89 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, organisasi Badan Perencanaan terdiri atas :

1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas

2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 3 Sub bagian yaitu

- Sub Bagian Perencanaan

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

3) Unsur Pelaksana yaitu :

a. Bidang Layanan dan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi

- Seksi Layanan dan Promosi

- Seksi Tekhnologi dan Informasi Komunikasi

- Seksi Pembinaan Perpustakaan

b. Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka

- Seksi Pengembangan perpustakaan

- Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka

c. Bidang Pengelolaan Arsip

- Seksi Arsip Dinamis

- Seksi Arsip Vital dan Arsip Statis

- Seksi Alih Media dan Reproduksi

d. Bidang Layanan Kearsipan

- Seksi Pembinaan OPD, Kecamatan, dan Nagari

- Seksi Pembinaan dan Layanan Lembaga Pendidikan,Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kearsipan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan Bupati Pasaman Barat Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat.

Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kearsipan dan perpustakaan

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

di bidang kearsipan dan perpustakaan

2.2.1. Tugas Kepala Dinas Kearsipan

1. Membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan dibidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi perencanaan dan perumusan kebijakan Daerah serta menyusun program kerja dalam pelaksanaan tugas;

2. Memberikan data dan informasi mengenai arsip dan Perpustakaan sebagai pertimbangan kepada Kepala Daerah;

3. Memimpin, mengkoordinasikan pengendalian pegawai dan mengevaluasi;

4. Memelihara dan meningkatkan kinerja pegawai, menegakan disiplin, meningkatkan dedikasi dan loyalitas serta kejujuran dalam lingkungan Dinas;

5. Menjalin kerja sama dengan satuan kerja perangkat Daerah dan instansi terkait untuk kepentingan kedinasan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;

6. Mengusulkan penetapan pegawai Dinas dalam jabatan tertentu di lingkungan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Melaksanakan Tata Usaha, serta pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;

8. Mempertanggung jawabkan tugas Dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah;

9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

2.2.2. Sekretariat Dinas Kearsipan

Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian sekretariat mempunyaai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang keuangan, kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dokumentasi, surat menyurat, perlengkapan, urusan rumah tangga, serta membuat evaluasi dan laporan.

Uraian tugas bagian Sekretariat:

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugas;

2. Mengiventarisasi dan mengolah data dan informasi di bidang pelayanan administrative serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

3. Menyusun rencana kegiatan/program Dinas dengan berkoordinasi dengan bidang lainnya di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;.

4. Menyelenggarakan pengelolaan Adm Keuangan;

5. Menyelenggarakan penatausahan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

6. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;

7. Menyelenggarakan pengendalian ADM anggaran belanja;

8. Menyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;

9. Menyelenggarakan dan mengatur rapat internal dinas;

10. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penetaan, pembinaan dan pengelolaan urusan ramah tanggadan perlengkapan peralatan kantor:

11. Menyusunrenstra dan rencanakinerjatahunan dinas;

12. Menghimpunprogramkerja dinas dalamrangkaevaluasi tugas dinas;

13. Menyusunlaporankegiatan dinas secara berkala antara lain : AKIP, LAKIP, RKT, RENJA, LKPJ, dan lain-lain;

14. menyusundrafrancanganperaturandaerahdibidangarsip dan perpustakaan;

15. menyiapkan data dan bahanevaluasi dan laporankegiatan dinas secara berkalasebagaipertanggungjaawaban tugas dan atasan;

16. melaksanakan tugas lain yang diberikan atas sesuaidenganbidang tugas.

Sekretariat Dinas terdiri atas :

a. Kasubag Perencanaan;

b. Kasubag TU dan Kepegawaian;

c. Kasubag Keuangan dan Perlengkapan.

Subag Perencanaaan di pimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Subag Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, mengumpulkan dan mengolah data dibidang perencanaan kearsipan dan perpustakaan. Uraian tugas subag perencanaan:

1. Menyusun konsep rencana srategis, rencana kerja tahunan dinas dan perencanaan program;

2. Melaksanakan koordinasi perencanaan program kearsipan dan perpustakaan;

3. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada atasan, yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program dinas, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

4. Menyusun database perpustakaan dan kearsipan;

5. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegaitan sebagai pertanggung jawaban tugas pada atasan;

6. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;

7. Menyusun laporan berkala dinas seperti LAKIP, LPPD, LKPD, dan lain-lain;

8. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban tugas pada atasan;

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Sub Bagian TU dan Kepengawaian di pimpin oleh oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas.

Sub Bagian TU dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi, surat menyurat, administrasi tata usaha kepengawaian, kearsipan pengadaan, perlengkapan dan asset, rumah tangga, administrasi perjalalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan kesejahteraan pegawai;

Uraian tugas bagian TU dan kepengawaian:

1. Melaksanakan tata naskah dinas, seperti pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata kearsipan;

2. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;

3. Melaksanakan tugas-tugas bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;

4. Menghimpun dan menyusun dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan dan ketatalaksanaan serta memelihara dan pendistribusian;

5. Melakukan iventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai dinas;

6. Melakukan analisis kebutuhan barang keperluan kantor serta perbekalan lain;

7. Melakukan tata usaha pemeliharaan barang, perbekalan dan peralatan kantor;

8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban tugas pada atasan;

9. Melaksankan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas;

10. Menyelenggarakan tata usaha kepengawaian;

11. Menyusun dan menata file data pegawai, bazetting, dan daftar urutan kepangkatan pegawai;

12. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi kepagawaian meliputi pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, kenaikan gaji berkala, cuti pemindahan, pemberian tanda jasa, pensiun, pemberhentian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan kepegawaian;

13. Mengelola administrasi kepengawaian meliputi pengurusan kenaikan gaji berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehatan danlain-lain;

14. Menyelenggarakan upaya peningkatan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;

15. Melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Sub Bagian Keuangan di pimpin oleh seorang Kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha keuangan dinas;

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan :

1. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;

2. Menyiapkan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;

3. Mengolah tata usaha keuangan dan pembukaan serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

4. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;

5. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola kuangan dinas;

6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;

7. Melaksanakan verifikasi keuangan

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

2.2.3. Bidang Layanan dan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Layanan dan TIK dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertangguung jawab kepada kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.Bidang Layanan dan TIK mempunyai tugas pokok melaksanakan Layanana TIK dan promosi, serta menyiapkan bahan dalam rangka penetapan norma, standar , pedoman penyelenggaraan perpustakaan, dan pengembangan jabatan fungsional pustakawan.

Uraian tugas bidang Layanan dan TIK :

1. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;

2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugas;

3. menyiapkan bahan dalam rangka penyiapkan norma, standar, pedoman penyelenggara perpustakaan serta menyiapkan SOP;

4. menyiakan sarana pengembangan kebisaan membaca sejak usia dini;

5. menfasilitasi pengembangan literasi informasi dan komputer serta layanaan perpustakaan digital;

6. menyelenggarakan kerja sama dan membentuk jaringan informasi;

7. mendayagunakan koleksi termasuk akses informasi koleksi perpustakaan lain serta situs web;

8. menunjang system pendidikan formal, non formal dan informal;

9. mengadakan bahan pustaka baik dalam bentuk non tekstual dan mengolah bahan pustaka serta memelihara, menyelamatkan bahan pustaka;

10. menyedikan fasilitas belajar dan membaca;

11. menyelengarakan perluasan layanan perpustakaan keliling;

12. menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan yang telah ditetapkan ;

13. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan sesuai DPA;

14. mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bidang Layanan dan TIK Dinas terdiri atas :

a. Seksi Layanan dan Promosi

b. Seksi Tekhnologi dan Informasi Komunikasi;

c. Seksi Pembinaan Perpustakaan.

Seksi Layanan dan promosi di pimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Seksi Layanan dan promosi. Seksi Layanan dan promosi mempunyai tugas pokok yaitu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yaitu pemakai bahan pustaka, melaksanakan bimbingan dan pengawasan.Uraian tugas Seksi Layanan Perpustakaan yaitu:

1. Mempelajari dan menyusun SOP pelayanan perpustakaan;

2. Melaksanakan jasa layanan perpustakaan ;

3. Melaksanakan layanan perpustakaan keliling;

4. Melaksanakan jasa layanan informasi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

5. Melaksanakan adm keanggotaan perpustakaan sesuai standar yang ditetapkan;

6. Membuat laporan bulanan pengunjung dan transaksi layanan perpurtakaan;

7. Menyediakan jasa layanan bibliografi;

8. Melaksanakan jasa layanan literatur sekunder;

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

10. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan per-undang-undangan;

11. Melaksanakan layanan internet, multimedia, audiovisual, pangkalan data jaringan otomasi, kerjasama jaringan dan pengelola informasi;

12. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data untuk penyusunan dan penyempurnan, standar pelaksanaan layanan internet, multimedia, audiovisual, pangkalan data, jaringan otomasi, kerjasama jaringan dan pengelola informasi;

13. Melaksanakan pengumpulan, pengelola dan penyajian data untuk menyusun perencanaan pengembangan dan peningkatan otomasi dan multimedia;

14. Membuat laporan dan pertanggung jawaban pelaksana tugas kepada atasan.

Seksi Teknologi Informasi Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Tekhnologi dan Informasi Komunikasi Seksi Layanan Tekhnologi dan Informasi Komunikasi.Seksi Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas pokok sebagian dari tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Dalam menyelenggarakan tugas juga mempunyai fungsi yaitu :

1. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan per-undang-undangan;

2. Melaksanakan layanan internet, multimedia, audiovisual, pangkalan data jaringan otomasi, kerjasama jaringan dan pengelola informasi;

3. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data untuk penyusunan dan penyempurnan, standar pelaksanaan layanan internet, multimedia, audiovisual, pangkalan data, jaringan otomasi, kerjasama jaringan dan pengelola informasi;

4. Melaksanakan pengumpulan, pengelola dan penyajian data untuk menyusun perencanaan pengembangan dan peningkatan otomasi dan multimedia;

5. Membuat laporan dan pertanggung jawaban pelaksana tugas kepada atasan.

Seksi Pembinaan perpustakaan di pimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Bidang Layanan Tekhnologi dan Informasi Komunikasi. Seksi Pembinaan Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan.Uraian tugas Seksi Pembinaan Perpustakaan yaitu:

1. Melaksanakan pembinaan teknis perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku

2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pengelola perpustakaan;

3. Melaksanakan penyusunan pemasyarakatan jabatan fungsional;

4. Melaksanakan magang perpustakaan;

5. Mengadakan pemilihan perpustakaan teladan;

6. Melaksanakan lomba perpustakaan terbaik;

7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan milik pemerintah dan swasta.

2.2.4. Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka

Bidang Pengembangan dan Perlestarian Bahan Pustaka dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertangguung jawab kepada kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Bidang Pengembangan dan Perlestarian Bahan Pustaka mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengadaan dan pengolahan bahan pustaka, penyusunan bibliografi, meyimpan, melestarikan bahan pustaka serta pelayanan perpustakaan, serta menyiapkan bahan dalam rangka penetapan norma, standar , pedoman penyelenggaraan perpustakaan, dan pengembangan jabatan fungsional pustakawan.

Uraian tugas bidang Pengembangan dan Perlestarian Bahan Pustaka :